AGAM — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting. Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Agam menyampaikan pandangan umum dengan membawa beragam aspirasi, evaluasi dan catatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarak

Pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Agam yang berlangsung di Aula Utama DPRD Agam, Kamis (10/9). Rapat dipimpin Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc., MA, dan dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, unsur Forkopimda serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Agenda tersebut menjadi bagi DPRD untuk memberikan masukan terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah. Berbagai persoalan mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pertanian, perekonomian, bencana, PAD, Pokir DPRD hingga ketiadaan tenaga PPPK menjadi perhatian masing-masing fraksi.

Fraksi PKS Dorong Anggaran Berpihak pada Prioritas Daerah

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Fauzi, menekankan pentingnya perubahan APBD 2026 mampu memberikan dukungan anggaran yang mumpuni terhadap program dan kegiatan prioritas daerah.

Menurut Fraksi PKS, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Percepatan pemulihan infrastruktur dan perekonomian masyarakat juga dinilai perlu menjadi bagian penting dalam perubahan anggaran.


Selain itu, kesinambungan pembangunan Kabupaten Agam sesuai visi dan target pembangunan 2025–2029 perlu tetap dijaga.

Fraksi PKS turut memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Agam dalam melakukan penanggulangan bencana secara cepat dan responsif.

Masukan tersebut menjadi bagian dari harapan agar perubahan APBD tidak hanya menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Agam.

PAN Soroti Irigasi Rusak dan Keberlanjutan PPPK

Persoalan infrastruktur pertanian menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam pandangan umum yang disampaikan Irfan Andri, fraksi tersebut menyoroti kondisi sejumlah jaringan irigasi yang rusak akibat bencana pada tahun 2024.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Irigasi Barusuang di Kecamatan Sungai Pua. Kerusakan jaringan tersebut berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Hampir 20 hektare lahan persawahan disebut tidak dapat mengeluarkan air akibat kondisi irigasi.

Fraksi PAN meminta permasalahan tersebut mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah daerah. Infrastruktur irigasi dinilai memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menyalurkan pendapatan dari sektor tersebut.





Tidak hanya infrastruktur pertanian, Fraksi PAN juga menganalisis kebijakan pemerintah pusat terkait dengan keinginan mengundang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Persoalan tersebut dinilai penting karena kekhawatiran status kepastian dan masa depan para tenaga yang telah menjalankan tugas pelayanan pemerintah.

NasDem Minta Target Pendapatan Dievaluasi

Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap pendapatan pendapatan daerah. Ketua Fraksi NasDem, Zelman, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap target pendapatan yang belum tercapai.

Menurut Fraksi NasDem, diperlukan langkah konkret untuk mengantisipasi sekaligus menutup potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Optimalisasi PAD dinilai penting agar kemampuan fiskal daerah dapat semakin kuat. Dengan pendapatan yang optimal, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam hal ini, Fraksi NasDem juga meminta belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bidang pelayanan publik, pendidikan, pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan menjadi beberapa sektor yang mendapat perhatian.

Selain itu, penguatan pertanian dan UMKM, penanggulangan bencana serta peningkatan perekonomian masyarakat juga dinilai perlu mendapatkan dukungan melalui kebijakan belanja daerah.

Demokrat Tekankan Pelayanan Dasar

Fraksi Demokrat turut menyampaikan sejumlah catatan terhadap perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.

Fraksi ini meminta pemerintah daerah tetap memberikan prioritas terhadap program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan dua menjadi sektor utama yang perlu terus mendapat perhatian. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Persoalan kemiskinan, ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari perhatian Fraksi Demokrat.

Penanggulangan bencana juga terus ditekan, mengingat Kabupaten Agam memiliki sejumlah wilayah yang membutuhkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa perubahan APBD harus tetap berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat dan keinginan pembangunan daerah.

Gerindra Soroti Masa Depan PPPK Paruh Waktu

Fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksi, Dr. Novi Irwan, MM, juga menyoroti persoalan PPPK paruh waktu.

Dalam pandangan umum, Fraksi Gerindra berkeinginan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Masa berlaku yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2026 menjadi perhatian fraksi tersebut.

Persoalan ini dinilai perlu mendapatkan kejelasan sehingga tenaga PPPK yang telah menjalankan tugas pemerintahan memiliki kepastian terhadap status keinginan dan pekerjaan.

Selain PPPK, Fraksi Gerindra juga menyoroti uang piket Satgas. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan beban tugas serta tanggung jawab petugas di lapangan.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih proporsional terhadap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan para petugas.

PPP Minta PAD Dioptimalkan dan Defisit Dikendalikan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Novia Novel menyampaikan sejumlah saran terkait pengelolaan anggaran daerah.

Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Selain pendapatan, pengendalian defisit anggaran juga menjadi perhatian. Pengelolaan keuangan daerah yang dinilai perlu dilakukan secara cermat agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja tetap terjaga.

Fraksi PPP juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.

Kedua sektor tersebut dinilai berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat serta kelangsungan aktivitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Agam.

Fraksi Gabungan Soroti Pelaksanaan Pokir DPRD

Sementara itu, Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB dan PKB melalui Zulfahmi menyoroti pelaksanaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Fraksi gabungan tersebut meminta agar pelaksanaan Pokir DPRD dapat dilakukan secara optimal.

Pokir DPRD merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD. Oleh karena itu, pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sesuai kebutuhan masyarakat dan wilayah yang menjadi sasaran program.

Selain Pokir, fraksi gabungan tersebut juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat.

Pemanfaatan TKD diminta dilakukan sesuai peruntukannya sehingga mampu mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara maksimal.

Ketua DPRD Agam Minta Seluruh Masukan Menjadi Bahan Pembahasan

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, Ketua DPRD Agam H. Ilham, Lc., MA, meminta Pemerintah Kabupaten Agam mempertimbangkan seluruh usulan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi.

Menurutnya, pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Masukan yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan menjadi bahan dalam pembahasan selanjutnya antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD,” ujar H. Ilham.

Ia berharap pembahasan perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Agam.

Anggaran Daerah Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Beragam pandangan yang disampaikan delapan fraksi menunjukkan adanya sejumlah isu strategi yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan perubahan APBD 2026.

Infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang cukup dominan, baik infrastruktur jalan dan jembatan maupun jaringan irigasi yang menunjang sektor pertanian.

Di sisi lain, peningkatan PAD dan pengendalian defisit menjadi perhatian dalam menjaga kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan belanja juga diarahkan agar memberikan dampak terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perekonomian, UMKM, pertanian serta penanganan bencana.

Persoalan PPPK paruh waktu juga muncul dalam pandangan beberapa fraksi. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kepastian kebijakan kepegawaian bagi tenaga yang telah berkontribusi dalam pelayanan pemerintah.

Dengan masuknya berbagai catatan tersebut dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Agam diharapkan dapat menyusun kebijakan anggaran yang realistis, terukur dan sesuai kebutuhan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada akhirnya diharapkan tidak hanya menjadi instrumen penyesuaian anggaran, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.

Pembahasan antara dampak legislatif dan eksekutif menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut dalam satu kebijakan anggaran yang mampu menjawab tantangan daerah sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

(Bintang)