Wakil Ketua DPRD kabupaten Agam Henrizal 

Agam, Rajoapinews — Dam penahan tebing di SDN 11 Sipisang Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, kembali longsor meski proyek pembangunan tersebut belum genap beberapa tahun. Peristiwa yang terjadi usai hujan lebat sekitar pukul 03.00 WIB, Selasa (12/05/2026), kini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Agam.

Wali Nagari Nan Tujuah menyebut longsornya memicu tingginya curah hujan dan telah dilaporkan kepada Kalaksa BPBD Agam, Rahmad Lasmono.

“Ini akibat bencana alam dan hujan lebat sekitar jam 3 pagi tadi.Kejadian ini juga sudah kami laporkan ke Kalaksa BPBD Agam,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SDN 11 Sipisang, Jonnedi, mengatakan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah nagari, kecamatan, Dinas Pendidikan, hingga BPBD Kabupaten Agam.

“Menurut sepengetahuan saya selama pengerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun yang namanya musibah itu kekuasaan Allah SWT,” katanya melalui pesan WhatsApp kepada awak media.

Menangapi kejadian tersebut, Wakil Ketua DPRD Agam, Henrizal, menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan penahan tebing tersebut, termasuk dari sisi perencanaan hingga pengawasan proyek.

Menurut Henrizal, longsor yang kembali terjadi dalam waktu relatif singkat menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas konstruksi bangunan.

“Ini perlu kita lihat kembali. Mulai dari perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, fondasinya bagaimana, bahan-bahannya sesuai atau tidak dengan standar. Karena bangunan ini belum sampai dua tahun sudah longsor lagi,” ujarnya.



Henrizal juga menyoroti pentingnya pengawasan dari konsultan perencana maupun konsultan pengawas dalam setiap proyek pembangunan pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan fasilitas pendidikan dan keselamatan masyarakat.

“Kalau setiap dibangun lalu longsor lagi, berarti ada yang harus dievaluasi. Apakah faktor alam karena ada pergerakan tanah, atau justru konstruksinya yang tidak kokoh dan perencanaannya tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” tegas politisi tersebut.

Ia meminta pemerintah daerah agar lebih serius melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek bantuan pembangunan agar kejadian serupa tidak terus menerus dan merugikan masyarakat.

“Pengawasan ini penting. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tapi hasil pembangunan tidak bertahan lama,” tambahnya.

Masyarakat pun berharap adanya pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap proyek dan SDN 11 Sipisang, termasuk kualitas pengerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kualitas pondasi, penggunaan besi penyangga, hingga mutu campuran semen yang digunakan.


Pewarta: Lindafang