Agam, Rajoapinews — Hujan mungkin sudah lama reda, dan lumpur perlahan mengering. Tapi bagi warga Jorong Lurah Dalam, Kenagarian Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, luka akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 lalu masih terasa nyata. Bukan hanya di rumah-rumah yang rusak, tapi juga di jalan sempit dan berlubang yang menjadi satu-satunya akses keluar masuk kampung mereka.

Bencana yang melanda tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—itu tak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga meluluhlantakkan infrastruktur, perekonomian, pendidikan, dan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Di Kabupaten Agam, khususnya Palupuh, warga kini mencoba bangkit. Namun, bagi masyarakat Lurah Dalam, bangkit itu terasa pincang ketika jalan menuju kampung mereka justru kian rusak parah.

Sudah hampir satu dekade, jalan ini menunggu sentuhan perbaikan. Tiga periode bupati telah berganti, tetapi aspal tak kunjung datang. Bencana banjir dan longsor November lalu seolah menjadi pukulan terakhir: badan jalan tergerus, lubang makin menganga, dan perjalanan yang dulu sulit kini berubah menjadi perjuangan.



Di pagi hari, anak-anak sekolah harus ekstra hati-hati melintasi jalan licin. Para petani dan pekerja mengangkut hasil kebun dengan risiko tergelincir. Sementara roda ekonomi kampung berputar tersendat, seolah mengikuti irama jalan yang rusak itu sendiri.
Bayu Ramadhan, jurnalis independen asal Payakumbuh yang juga putra daerah, menyimpan kegelisahan yang sama. Ia menilai, kondisi ini tak seharusnya terus dibiarkan.

“Sudah tiga periode bupati berganti, tapi jalan Lurah Dalam masih belum mendapat perhatian. Ditambah pasca bencana banjir dan longsor November 2025 lalu, jalan ke kampung kami bertambah rusak parah. Padahal jalan ini sangat vital bagi warga, baik untuk akses sekolah, bekerja, maupun aktivitas ekonomi,” ujar Bayu, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, suara warga sebenarnya tak pernah benar-benar diam. Aspirasi sudah berulang kali disampaikan, baik lewat media maupun forum-forum warga. Namun, hingga kini, yang datang masih sebatas janji dan harapan.

“Masyarakat sudah lama menunggu perbaikan jalan ini. Harapan kami, pemerintah daerah segera menindaklanjutinya agar warga bisa menikmati akses yang lebih baik,” katanya.

Bagi warga Lurah Dalam, tuntutan ini bukan soal kemewahan. Mereka hanya meminta hak dasar yang semestinya didapat setiap warga negara.

“Kami tidak menuntut yang berlebihan. Pajak sudah kami tunaikan. Tentu masyarakat juga berharap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan bisa diberikan,” lanjut Bayu.

Di tengah kelelahan dan penantian panjang itu, secercah harapan masih dijaga. Bayu menyebut, dengan pengalaman birokrasi dan rekam jejak Bupati Agam Benni Warlis, masyarakat percaya masih ada ruang bagi perubahan.

“Kami yakin pemerintah daerah bisa mendengar suara masyarakat. Yang kami tunggu sekarang adalah tindak nyata,” tutupnya.

Di Lurah Dalam, jalan bukan sekadar hamparan tanah dan batu. Ia adalah urat nadi kehidupan. Dan selama urat nadi itu masih terluka, perjuangan warga untuk benar-benar pulih dari bencana pun belum akan pernah selesai. (BAYU)